Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan telah menyelesaikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 yang dilakukan secara terintegrasi dengan Susenas Maret (Badan Pusat Statistik) menyebutkan adanya peningkatan proporsi gangguan jiwa yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan Riskesdas 2013, naik dari 1,7% menjadi 7%.

Jika HRW pada tahun 2016 menyatakan lebih dari 57.000 orang dengan kondisi jiwa pernah dipasung, dibelenggu atau dikurung dalam ruang ruang tertutup, setidaknya sekali dalam hidup mereka. Maka Berdasarkan Riskesda tahun 2018 diatas dapat dikatakan bahwa dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia tahun 2018 sejumlah 265 juta, proporsi gangguan jiwa berat 7 orang per 1000 penduduk sama dengan 1.855.000 orang mengalami gangguan jiwa berat/ skizofrenia. Dan 14 % dari penderita gangguan jiwa berat atau sejumlah 260.000 orang pernah mengalami pemasungan.

Sungguh kenaikan signifikan yang cukup membuat miris, padahal telah diterbitkannya UU No 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa dan sejak 2010 lalu Indonesia memiliki program gerakan “Indonesia bebas pasung” yang dilanjut target Indonesia Bebas Pasung 2017 dan 2019. Upaya ini ternyata belum maksimal dan menjadi sebuah paradok bukannya menurun malahan melejit presentasinya.

Dengan tegas pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 membuat statement bahwa pemasungan adalah segala bentuk pembatasan gerak ODGJ oleh keluarga atau masyarakat yang mengakibatkan hilangnya kebebasan ODGJ, termasuk hilangnya hak atas pelayanan kesehatan untuk membantu pemulihan. Pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa masih menjadi masalah kesehatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia. Namun pada kenyataanya “Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa“ dan terlebih “Indonesia Bebas Pasung” masih terkesan wacana dan masih jauh panggang dari api.

Hal ini tentunya ada banyak alasan yang terjadi. Seiring dengan naiknya angka pertumpuhan penduduk sehingga naiknya angka proporsi jumlah penderita gangguan jiwa karena berbagai stressor hidup, juga karena aksi yang dilakukan untuk penanganan kasus ini cenderung lambat.

Kesehatan jiwa belum menjadi prioritas sehingga keseriusan pelayanan dan penanganannya masih jauh dari harapan. Kita bisa melihat misalnya saja dari segi fasilitas pelayanan kesehatannya. Sampai saat ini hanya ada 48 RSJ di 26 dari 34 provinsi Indonesia. RSU dengan layanan jiwa sebanyak 269 atau 60% dari 445 rumah sakit di Indonesia. Sedangkan psikologis klinisnya hanya 451 orang (0,15 per 100 ribu penduduk), 773 psikiater (0,31 per 100 ribu orang), dan perawat jiwa 6.500 orang (2 per 100 ribu orang). 8 Provinsi tidak mempunyai RSJ yaitu : Kep Riau, Banten, Gorontalo, Kaltara, NTT, Sulbar, Malut dan Papua Barat, 3 Provinsi yang tidak memiliki psikiater: Kepri, Malut dan Papua Barat. (data 2014). Fasilitas ini tentunya sangat kurang dalam mengatasi orang yang terganggu kesehatan jiwanya.

Selain masalah fasilitas pelayanan kesehatan, masalah pemasungan juga berkenaan dengan masih besarnya stigma dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap gangguan jiwa, kurangnya koordinasi lintas sektor di lapangan, masih diperlukan regulasi/dasar hukum dalam pelaksanaan, masih diperlukan penataan sistem informasi/data.

Pemasungan tidak sekedar karena ketidaktahuan tentang penyakit, ketidakmampuan keluarga secara ekonomi, terlebih lagi karena pemerintah belum bisa menyediakan layanan dasar kesehatan jiwa di masyarakat.

260 Ribu Orang Dipasung Karena Gangguan Jiwa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »